Surat Paksa | Pengertian, Prosedur Penerbitan dan Mengapa Diterbitkan

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Proses Penagihan Pajak dengan Surat Paksa atas utang pajak yang dilakukan oleh Jurusita Pajak seperti yang dijelaskan pada artikel Tahap-tahap dan Jadwal Penagihan Pajak diawali dengan penerbitan Surat Teguran setelah lewat 7 hari dari tanggal jatuh tempo ketetapan pajak dan keputusan pajak yang menjadi dasar penagihan.
Surat Teguran atas belum dibayarnya utang pajak oleh wajib pajak/penanggung pajak mempunyai batas waktu 21 hari, setelah batas waktu surat teguran terlampaui. Jurusita Pajak dapat menerbitkan Surat Paksa. Dalam artikel kali ini saya akan menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan Surat Paksa, baik pengertian, prosedur maupun mengapa Surat Paksa diterbitkan, sesuai dengan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Surat Paksa | http://ift.tt/2ATo3LN
Surat Paksa | http://ift.tt/2ATo3LN

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Pasal 7 Undang-undang  Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

ayat (1) : Surat Paksa berkepala kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

ayat (2) : Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat :
    a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
    b. dasar penagihan;
    c. besarnya utang pajak; dan
    d. perintah untuk membayar.

Pasal 8 Undang-undang  Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
ayat (1) : Surat Paksa diterbitkan apabila :
a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan
    Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan
    angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

ayat (2) : Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.”

Pasal 9 Undang-undang  Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
ayat (1) : Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat atau sebab lain, Surat Paksa pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan.
ayat (2) : Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pasal 10 Undang-undang  Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
ayat (1) : Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.

ayat (2) : Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.

ayat (3) : Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :
    a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
    b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha
        Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
    c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya,
        apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
    d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

ayat (4) : Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :
    a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat
        kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang
        memungkinkan; atau
    b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila
        Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

ayat (5) : Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.

ayat (6) : Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.

ayat (7) : Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.

ayat (8) : Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

ayat (9) : Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

ayat (10) : Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakannya kepada Pejabat yang meminta bantuan.

ayat (11) : Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

ayat (12) : Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.

Materi Kuliah Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa unduh disini

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

from Blogger http://ift.tt/2iezrH4
via IFTTT

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s